Kategori
Agriculture and Forestry

Jaga Kelestarian Hutan & Penyuluh Kehutanan Berperan Penting

Jaga Kelestarian Hutan & Penyuluh Kehutanan Berperan Penting

Jaga Kelestarian Hutan & Penyuluh Kehutanan Berperan Penting – Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (carbon dioxide sink), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer Bumi yang paling penting.

Plh Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mengatakan penyuluh kehutanan memiliki dua fungsi utama dalam menjaga kelestarian hutan. Ia mengungkapkan hal itu saat menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia (Ipkindo) DPW Jabar di Kantor Dinas Kehutanan Jabar, Kota Bandung, Kamis (7/11).

“Musyawarah ini untuk memberikan kembali gairah insan-insan penyuluh kehutanan di Jawa Barat agar lebih peduli terhadap kehutanan. Kepedulian itu kembali kepada tugas pokok dan fungsi penyuluh kehutanan, yaitu memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang Daftar IDN Poker Online lingkungan hidup, tentang pentingnya hutan, dan yang lainnya. Kedua, memberikan pendampingan kepada masyarakat,” ujarnya.

1. Pemdaprov Jabar tengah mengkaji regulasi terkait penyuluh kehutanan swadaya masyarakat
img 20191107 wa0019 fa55242202326826289b4af877644c04 - Jaga Kelestarian Hutan & Penyuluh Kehutanan Berperan Penting

Uu menyatakan, Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar tengah mengkaji regulasi terkait penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Hal itu di lakukan guna menyelesaikan masalah sumber daya manusia (SDM) sebab saat ini hanya ada 248 penyuluh kehutanan di Jabar.

“Solusinya dengan PKSM (Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat). Ini sedang di proses legalitasnya. Kalau legalitasnya sudah selesai kemudian anggarannya sudah di sediakan, baru ada pengangkatan bagi mereka penyuluh mandiri yang ada di Jawa Barat,” katanya.

Uu juga mengatakan bahwa kehadiran mereka (penyuluh kehutanan) sangat di butuhkan. Semakin banyak penyuluh, semakin cepat apa yang di harapkan tentang fungsi hutan yang ada di Jawa Barat.

2. Pemdaprov Jabar sudah menggagas program reboisasi untuk kawasan hutan yang gundul
img 20191107 wa0022 afeca9f9df4e03edb9991032812ab890 - Jaga Kelestarian Hutan & Penyuluh Kehutanan Berperan Penting

Selain itu, menurut Uu, Pemdaprov Jabar sudah menggagas program reboisasi untuk kawasan hutan yang gundul. Dalam waktu dekat, kata dia, Pemdaprov Jabar akan melakukan penanaman pohon berbuah di Kabupaten Sumedang.

“Pemda Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan balai-balai benih, termasuk dengan masyarakat, membuat gerakan (penanaman pohon). Jadi, program tentang reboisasi, penanaman pohon berbuah, dan yang lainnya sedang kita galakkan,” katanya.

3. Uu berharap kepada masyarakat Jabar supaya menjaga hutan dengan baik demi kelestarian hidup
img 20191107 wa0020 157286bbe0fde763a999a68368b10074 - Jaga Kelestarian Hutan & Penyuluh Kehutanan Berperan Penting

Fungsi penyuluh kehutanan yang tergolong strategis itu akan berdampak langsung pada kelestarian hutan. Apalagi, total luas kawasan hutan di Jabar mencapai 816.603 hektare atau 22,01% dari total luas wilayah Jabar. Data tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 195/KPTS-II/2003.

“Saya harap kepada masyarakat Jabar menjaga hutan dengan baik untuk kelestarian hidup kita. Lebih baik mewariskan mata air kepada masyarakat daripada mewariskan air mata. Maka itu, jaga lingkungan hidup untuk kebaikan dan kehidupan anak cucu kita,” pungkas Uu

Kategori
Agriculture and Forestry

Izin Kawasan Hutan untuk Rakyat Naik Jadi 18 Persen di Tahun 2021

Izin Kawasan Hutan untuk Rakyat Naik Jadi 18 Persen di Tahun 2021

Izin Kawasan Hutan untuk Rakyat Naik Jadi 18 Persen di Tahun 2021 – Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh  pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (carbon dioxide sink), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer Bumi yang paling penting.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan, ada peningkatan proporsi perizinan kawasan hutan bagi rakyat untuk kegiatan usaha di 2021. Hal itu dapat terlihat dari perbandingan persentase izin pemanfaatan kawasan hutan pada 2015.

“Tahun 2015 izin swasta itu 96 persen, izin rakyat hanya 4 persen. Pada posisi sekarang, mungkin pada Link Alternatif Sbobet triwulan pertama atau semester pertama 2021, izin untuk rakyat udah 18 persen,” ujarnya dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2021 yang di gelar Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sedangkan, lanjut Siti, untuk proporsi perizinan pihak swasta di 2021 akan di normalkan pada angka 81-82 persen.

1. Proporsi perizinan kawasan hutan yang ideal diharapkan bisa terwujud di 2024

Siti menjelaskan, proyeksi proporsi perizinan kawasan hutan yang ideal yaitu swasta 70 persen dan rakyat 30 persen. Hal tersebut di harapkan bisa terealisasi pada 2024 mendatang.

“Kalau kita lihat 2021 akan menjadi landmark di mana usaha rakyat bisa sekelas korporat, minimal managemennya,” tutur dia.

2. Siti klaim Indonesia paling jago soal public participation
antarafoto kebakaran hutan gunung sumbing 230919 aez 5 bd93aa07fbca59bc420b1b9b5a9fce78 - Izin Kawasan Hutan untuk Rakyat Naik Jadi 18 Persen di Tahun 2021

Siti menjelaskan bahwa Indonesia adalah negera yang paling jago dalam hal public participation. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi rakyat yang di terapkan di Indonesia sangatlah penting.

“Kalah negara-negara lain saya yakin betul, oleh karena itu kita gak boleh tergoda, gak boleh terpecah belah pada bagian public participation,” ujarnya.

3. KLHK dukung kombinasi swasta dan rakyat pada sistem ekonomi Indonesia

Siti mengatakan, sangat bersemangat untuk mendorong kombinasi swasta dan rakyat pada sistem ekonomi Indonesia. Untuk menghadapi keadaan perekonomian di 2021, Siti menjelaskan bahwa pihaknya telah membuat kebijakan umum usaha bidang kehutanan.

Misalnya seperti integrasi hulu dan hilir pasar, peningkatan produktivitas hutan produksi. Penyederhanaan regulasi untuk investasi, sinkronisasi tugas dan kewenangan pusat dan daerah terkait hutan produksi.

“Peningkatan daya saing industri dan ekspor Multi Usaha. Dan di versifikasi produk hasil hutan pemberian akses kelola hutan produksi pada masyarakat dan UKM,” ujarnya