Kategori
Agriculture and Forestry

Jokowi Ingatkan Perhutanan Sosial Bukan Hanya SK Tapi Pendampingan

Jokowi Ingatkan Perhutanan Sosial Bukan Hanya SK Tapi Pendampingan

Jokowi Ingatkan Perhutanan Sosial Bukan Hanya SK Tapi Pendampingan – Kehutanan adalah suatu praktik untuk membuat, mengelola, menggunakan dan melestarikan hutan untuk kepentingan manusia. Kehutanan sosial adalah pengelolaan hutan sebagai sumberdaya atau forest resource management (FRM) dan pengelolaan hutan sebagai ekosistem atau forest ecosystem management (FEM). Keduanya disebut juga dengan istilah lain Sustainable Forestry Management (SFM). Ketiga teori pengelolaan hutan tersebut, secara evolutif berkembang, sejak dari mulai penambangan kayu (TE) hingga sampai pada pengelolaan ekosistem hutan (FEM).

Presiden Joko “Jokowi” Widodo mengingatkan bahwa persoalan perhutanan sosial tidak sebatas pemberian izin ataupun Surat Keputusan (SK). Jokowi meminta perlunya ada pendampingan bagi masyarakat penerima manfaat.

“Hal yang paling penting adalah pendampingan untuk program-program lanjutan, sehingga masyarakat di sekitar hutan memiliki kemampuan Daftar IDN Poker Online memanajemeni SK (Surat Keputusan) yang sudah di berikan,” kata Jokowi dalam rapat terbatas yang di siarkan langsung di channel YouTube Sekretariat Presiden.

1. Jokowi minta perhutanan sosial dimanfaatkan ke berbagai sektor
whatsapp image 2020 10 27 at 94041 am 1 00202f195e3b0b93ee7e766abbfff9c8 - Jokowi Ingatkan Perhutanan Sosial Bukan Hanya SK Tapi Pendampingan

Jokowi menuturkan, perhutanan sosial bisa di manfaatkan ke berbagai sektor, di antaranya bisnis perhutanan sosial yang tidak hanya agroforestry, bisa juga masuk ke bisnis ekowisata.

“Bisnis agrosilvopastoral, bisnis bioenergi, bisnis hasil hutan bukan kayu, ini banyak sekali. Bisnis industri kayu rakyat. Semuanya sebetulnya menghasilkan, bisa menyejahterakan, tetapi sekali lagi pendampingan ini sangat di perlukan,” ujar Jokowi.

2. Jokowi ingin ada kelompok usaha perhutanan sosial yang jadi benchmark
whatsapp image 2020 10 23 at 104834 am cb9f3423db64fc7f799bff817ce7565a - Jokowi Ingatkan Perhutanan Sosial Bukan Hanya SK Tapi Pendampingan

Jokowi juga mengingatkan bahwa pendampingan harus terintegrasi. Menurut dia, perlu adanya persiapan sarana prasarana produksi untuk pelatihan.

“Saya kira kalau itu di lakukan, saya meyakini kelompok usaha perhutanan sosial akan bisa berkembang dengan baik. Tapi memang sekali lagi kita harus bekerja fokus di sisi ini,” beber mantan Walikota Solo tersebut.

“Saya harapkan tahun ini, tahun depan betul-betul bisa muncul entah berapa KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) yang bisa kita jadikan contoh benchmarking untuk kelompok-kelompok usaha lain,” lanjut dia.

3. Program perhutanan sosial capai 4,2 juta hektare dari target 12,7 hektare
whatsapp image 2020 10 22 at 15052 pm 47980c66303bc5a641a5f2578aecf8f7 - Jokowi Ingatkan Perhutanan Sosial Bukan Hanya SK Tapi Pendampingan

Jokowi juga mengatakan, program Perhutanan Sosial yang berjalan enam tahun ini, luasnya sudah mencapai 4,2 juta hektare dari target 12,7 hektare yang sebelumnya sudah di tentukan. Sehingga dia meminta agar angka ini terus di genjot dalam sisa waktu periode pemerintahannya.

“Dari target 12,7 hektare untuk capaian perhutanan sosial sampai 2024, sampai bulan September tahun ini sudah tercapai 4,2 juta hektare. Artinya, kita memiliki sisa cukup banyak untuk bisa kita selesaikan di empat tahun mendatang, yaitu delapan juta hektare lebih,” kata Jokowi.

Melihat angka tersebut, Jokowi menilai ada peningkatan akumulatif yang cukup besar dalam lima tahun pertama ini.

“Tapi, masih ada sisa juga yang delapan juta hektare lebih tadi yang perlu kita selesaikan,” ujar dia.

4. Apa itu perhutanan sosial?
whatsapp image 2020 10 26 at 195538 7026772597f3d1c20f4c3ccc72fe0832 - Jokowi Ingatkan Perhutanan Sosial Bukan Hanya SK Tapi Pendampingan

Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang di laksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang di laksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Pemerintah untuk periode 2015-2019 mengalokasikan 12,7 juta hektare untuk Perhutanan Sosial, melalui skema:
1. Hutan Desa (HD) dengan tenurial HPHD atau Hak Pengelolaan Hutan Desa
2. Hutan Kemasyarakatan (HKm), izin yang di berikan adalah IUP HKm atau Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan
3. Hutan Tanaman Rakyat (HTR), izin yang di berikan adalah IUPHHK-HTR atau izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu –     Hutan Tanaman Rakyat
4. Hutan Adat (HA), tenurialnya adalah Penetapan Pencantuman Hutan Adat
5. Kemitraan Kehutanan (KK) dalam bentuk KULIN KK atau Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan dan IPHPS atau     Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial di Pulau Jawa

Permohonan HPHD, IUP HKm dan IUPHHK HTR dapat di tujukan melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Gubernur setempat